Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan serangkaian kriteria untuk mengisi gubernur sementara DKI Yakarta.
Meskipun dia tidak menjelaskan rincian semua kriteria, kata Ma’ruf, gubernur sementara yang akan menggantikan Gubernur Anies Baswedan mulai 16 Oktober harus memahami Yakarta.
“Tentu saja, pemerintah akan memilih orang -orang yang dapat memahami Yakarta, orang -orang yang telah terlibat dalam Yakarta dan tahu persis tentang Yakarta,” kata Ma’ruf dalam siaran pers selama kunjungan kerja di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (9 /22/2022).
Dia mengatakan bahwa pengetahuan tentang Yakarta penting bagi gubernur terpilih untuk bertindak dapat mengambil Yakarta selama dua tahun sampai pemilihan 2024 diadakan. Namun, Ma’ruf tidak menyebutkan angka yang menurutnya memahami seluk beluk dan keluar Yakarta.
“Kemudian, yang kami harap orang ini akan berlanjut sampai tahun 2024, tentu saja, orang tersebut tidak boleh bertemu Yakarta. Jika dia tidak tahu bahwa Yakarta akan sulit, mungkin itu dan prosesnya seperti biasa melalui tekad,” katanya.
Presiden Dewan Penasihat Dewan Ulama Indonesia juga mengatakan bahwa Gubernur DKI Yakarta dari Pemilihan Sementara (PJ) akan mengikuti aturan untuk pengangkatan gubernur aktif gubernur seperti di wilayah lain.
“Saya pikir sudah ada pengaturan seperti daerah lain, karena kemarin sudah Banten, Bangka Belitung, lalu, di mana lagi Aceh akan dieksekusi? Nanti, periode berikutnya adalah beberapa daerah, termasuk DKI. Saya pikir prosesnya akan menjadi yang Sama, “katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan dia tidak menerima nama kandidat gubernur DKI Yakarta dan hanya tiba di Menteri Dalam Negeri (Menteri Dalam Negeri) Tito Karnavian.
Jokowi mengatakan ada banyak kriteria untuk menentukan angka yang akan menjadi gubernur sementara DKI. “Saya pikir ada banyak kriteria. Kemudian, jika kami melakukannya, kami akan memutuskan,” katanya.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga telah menerima tiga nama dari Gubernur Yakarta de Dki Jakarta Gubernur yang diajukan oleh DKI Yakarta DPRD, yaitu masalah Bahtiar dan kepala Presiden Heru Buda Hartono.
Namun, menurut mekanisme yang dieksekusi di Kementerian Dalam Negeri sejauh ini, ada juga proposal dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian, tiga kandidat untuk gubernur PJ yang diusulkan dari DPRD provinsi akan disandingkan dengan tiga proposal untuk kandidat dari Kementerian Dalam Negeri.
Kemudian, enam nama akan dibahas Forum TPA (Tim Evaluasi Akhir) dan kemudian keputusan untuk menunjuk Gubernur Sementara ada di tangan Presiden.
